Dugaan Arus Barang Tanpa Dokumen di Tanjung Sengkuang Berlangsung Terbuka

Batam Cyberkriminal.id – Aktivitas mencurigakan di kawasan Tanjung Sengkuang, tepatnya di sekitar Pelabuhan Haji Sage, memicu sorotan publik. Sejumlah sumber menyebut adanya pergerakan barang dalam jumlah besar yang diduga tidak dilengkapi dokumen resmi, dengan tujuan pengiriman ke Tanjung Balai Karimun dan beberapa wilayah lainnya di Kepulauan Riau.

Informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya lebih dari tiga kapal kayu beroperasi secara rutin, melakukan aktivitas bongkar muat pada jam-jam tertentu. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, aktivitas tersebut berlangsung tanpa hambatan berarti.

“Barang-barang masuk dan keluar seperti tanpa pemeriksaan ketat. Sudah lama berjalan,” ujar sumber tersebut.

Pola Aktivitas Dipertanyakan

Pantauan di lapangan menunjukkan adanya pergerakan kapal berulang dari titik yang sama. Aktivitas ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai pengawasan di jalur pelayaran tradisional yang kerap digunakan sebagai akses distribusi barang antar pulau.

Secara regulasi, pengangkutan barang antarwilayah kepabeanan wajib disertai dokumen resmi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Ketidaksesuaian dokumen dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum, termasuk potensi kerugian negara dari sisi penerimaan bea dan pajak.

Celah Pengawasan?

Kawasan pesisir Batam, khususnya jalur-jalur non-pelabuhan besar, selama ini dikenal sebagai titik rawan pergerakan barang tanpa prosedur resmi. Posisi geografis yang strategis dan lalu lintas laut yang padat menuntut pengawasan ekstra dari aparat terkait.

Masyarakat mempertanyakan sejauh mana koordinasi pengawasan laut dilakukan secara terpadu oleh instansi berwenang. Apakah sistem patroli dan pengawasan berjalan optimal? Atau ada celah yang selama ini dimanfaatkan?

Desakan Transparansi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak otoritas terkait mengenai aktivitas di Pelabuhan Haji Sage. Publik berharap ada klarifikasi dan langkah tegas guna memastikan seluruh aktivitas logistik berjalan sesuai aturan.

 

Transparansi dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga integritas wilayah perbatasan seperti Batam. Tanpa pengawasan ketat, bukan tidak mungkin praktik distribusi barang tanpa dokumen akan terus berlangsung dan merugikan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup