Headline

Ibarat Kata Tan Malaka: Orang yang Berani Melawan Hanya Ada Dua Pilihan, Dibungkam atau Dihilangkan! Terima Kasih Pak Purbaya

Redaksi Utama

September 15, 2026 - 2:07 pm

Cyberkriminal.ID, Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pergantian Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026.

Ada pertanyaan tentang cara kekuasaan memperlakukan orang yang sedang menjalankan tugasnya.

Purbaya Yudhi Sadewa pagi itu masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Ia menghadiri rapat bersama DPD RI membahas APBN 2027 dan sejumlah agenda fiskal negara. Namun di tengah rapat, ia menerima telepon dari pihak Istana dan sekitar pukul 14.30 WIB meninggalkan ruang rapat. Tak lama berselang, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru.

Dalam hitungan jam, seseorang yang masih duduk sebagai bendahara negara berubah status menjadi mantan menteri.

Ironisnya, publik justru mengetahui pergantian itu nyaris bersamaan dengan proses politiknya.

Warganet kemudian melontarkan sindiran: “Jangan terlalu bijak dalam bekerja, nanti dipecat dan penggantinya langsung dilantik saat masih bertugas.”

Kalimat itu mungkin terdengar sebagai humor. Tetapi di balik humor tersebut terdapat kegelisahan yang jauh lebih serius:

Apakah seorang pejabat negara boleh diberhentikan secara mendadak tanpa penjelasan yang memadai kepada publik?

Pergantian menteri adalah hak prerogatif Presiden. Itu bukan persoalannya.

Persoalannya adalah transparansi, kepantasan, dan pesan politik yang ditinggalkan kepada rakyat.

Purbaya memang bukan tanpa kontroversi. Sejumlah kebijakan dan sikapnya selama menjabat menimbulkan perdebatan, termasuk mengenai pengelolaan fiskal, penempatan dana pemerintah, reformasi internal Kementerian Keuangan, serta persoalan penerimaan negara.

Tetapi justru karena posisinya adalah Menteri Keuangan—orang yang mengelola uang rakyat—maka setiap pergantian di posisi tersebut seharusnya memiliki penjelasan yang terang.

Bukan ruang gelap yang kemudian dipenuhi spekulasi.

Publik kini bertanya: apa sebenarnya alasan utama Purbaya diganti?

Apakah persoalan kinerja?

Apakah perbedaan arah kebijakan fiskal?

Apakah ada persoalan internal di Kementerian Keuangan?

Atau ada pertimbangan politik lain yang belum disampaikan kepada masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan itu semakin kuat karena pergantian terjadi sangat cepat. Reuters melaporkan Purbaya mengaku kecewa dan mengatakan ia memang telah memperkirakan kemungkinan pergantian, sementara pemerintah menghadapi kekhawatiran mengenai kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor.

Di sinilah pemerintah seharusnya tidak defensif.

Jawab saja dengan data!

Jika Purbaya gagal, jelaskan kegagalannya.

Jika kebijakannya keliru, buka kepada publik bagian mana yang keliru.

Jika pergantian diperlukan demi stabilitas fiskal, jelaskan indikatornya.

Jika ada masalah internal, ungkapkan secara proporsional.

Jangan biarkan ruang publik diisi oleh teori konspirasi karena pemerintah memilih diam.

Sebab ketika informasi resmi kosong, spekulasi akan tumbuh subur.

Dan rakyat bukan sekadar penonton.

Mereka adalah pemilik negara yang uangnya dikelola oleh pemerintah.

Lebih jauh, pergantian ini terjadi ketika Indonesia sedang menghadapi persoalan yang tidak kecil: tekanan fiskal, kekhawatiran pasar, persoalan program prioritas, bencana di berbagai daerah, hingga kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Dalam situasi seperti itu, publik berhak mendapatkan kepastian, bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan.

Suahasil Nazara kini memiliki pekerjaan berat. Ia harus membuktikan bahwa pergantian ini bukan sekadar pergantian orang, tetapi benar-benar perubahan menuju tata kelola fiskal yang lebih kredibel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Reuters mencatat Suahasil berkomitmen menjaga disiplin fiskal dan batas defisit 3 persen dari PDB.

Namun satu hal harus diingat:

Menteri bisa diganti. Kebijakan bisa berubah. Tetapi uang negara tetap uang rakyat.

Karena itu, jangan sampai pergantian Menteri Keuangan hanya menghasilkan satu pertanyaan baru:

Apakah yang diganti hanya menterinya, atau memang arah pengelolaan keuangan negaranya?

Dan jika memang ada alasan kuat di balik pencopotan Purbaya, pemerintah seharusnya tidak takut menjelaskannya.

Sebab dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak cukup hanya sah secara hukum. Kekuasaan juga harus mampu mempertanggungjawabkan keputusannya secara moral kepada rakyat.

Kalau benar ada kesalahan, bongkar.

Kalau benar ada persoalan, jelaskan.

Kalau memang hanya reshuffle biasa, katakan secara terbuka.

Jangan biarkan rakyat menebak-nebak.

Karena ketika seorang menteri masih bekerja pada siang hari, lalu beberapa jam kemudian sudah digantikan, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang Purbaya.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap cara negara mengambil keputusan.

Dan kepercayaan rakyat, sekali runtuh, tidak bisa dipulihkan hanya dengan konferensi pers.

Cepat pulih negeriku. Tetapi lebih dari itu—semoga negeri ini segera pulih dari kebiasaan mengambil keputusan besar tanpa penjelasan besar kepada rakyat.

Tentang Penulis :