VG Pasific Tak Tersentuh Operasi Bareskrim Polri, Publik: Besar Sawerannya Itu!

Cyberkriminal.ID, BATAM — Operasi penindakan Bareskrim Polri terhadap sejumlah Tempat Hiburan Malam dan lokasi perjudian yang diduga di Kota Batam memunculkan pertanyaan ditengah masyarakat: mengapa VG Pacific di kawasan Hotel Pacific tidak ikut menjadi sasaran?

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Ketika sejumlah lokasi lain ditindak, sementara VG Pacific disebut tetap beroperasi seperti biasa, publik mempertanyakan apakah aparat menerapkan standar penegakan hukum yang sama terhadap seluruh lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perjudian.

Seorang pengamat kebijakan publik di Batam menilai, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang spekulasi mengenai adanya perlakuan khusus.

“Kalau dasar penindakan adalah dugaan perjudian, masyarakat berhak mengetahui mengapa satu lokasi ditindak sementara lokasi lain tidak. Kalau memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan secara terbuka,” ujarnya, Senin (24/08/2026).

Menurutnya, ketidakterbukaan justru dapat memunculkan persepsi bahwa ada lokasi tertentu yang seolah kebal dari penindakan.

“Jangan sampai publik menduga ada kekuatan tertentu yang membuat sebuah tempat tidak tersentuh. Bahkan bisa muncul tudingan lebih jauh, apakah ada ‘saweran’ atau kepentingan tertentu di balik pembiaran tersebut. Ini harus dijawab aparat dengan fakta, bukan dibiarkan menjadi spekulasi,” tegasnya.

Ia menekankan, pernyataan tersebut merupakan pertanyaan publik dan bukan tuduhan bahwa VG Pacific maupun Hotel Pacific terlibat tindak pidana.

Bareskrim Polri Diminta Buka Dasar Penindakan

Pengamat tersebut meminta Bareskrim menjelaskan parameter yang digunakan dalam menentukan sasaran operasi.

Menurutnya, apabila sebuah lokasi telah diperiksa dan tidak ditemukan unsur pidana, aparat seharusnya dapat menyampaikan hal tersebut secara proporsional. Sebaliknya, apabila masih dalam tahap penyelidikan, publik juga perlu mendapatkan penjelasan sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

“Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang dianggap memiliki pengaruh,” katanya.

Sorotan terhadap VG Pacific juga menyeret nama Hotel Pacific dalam pertanyaan publik. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat bukti yang dapat menyimpulkan bahwa manajemen Hotel Pacific terlibat dalam dugaan tindak pidana perjudian atau memengaruhi keputusan aparat.

Karena itu, fokus persoalannya adalah apakah seluruh lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perjudian telah diperiksa menggunakan standar hukum yang sama.

Hingga berita ini diterbitkan, Bareskrim Polri maupun pengelola VG Pacific dan manajemen Hotel Pacific belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan lokasi tersebut tidak menjadi sasaran operasi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.

Publik Menunggu Jawaban

Persoalan ini bukan semata soal VG Pacific. Lebih jauh, ini menyangkut kredibilitas dan konsistensi penegakan hukum.

Publik mendukung pemberantasan perjudian, tetapi dukungan tersebut harus diikuti penindakan yang transparan, objektif dan tidak diskriminatif.

Jika sebuah lokasi tidak ditindak, harus ada alasan hukum yang jelas. Jangan sampai ketidakterbukaan justru melahirkan persepsi bahwa ada tempat yang dapat lolos dari penindakan karena memiliki akses, pengaruh, atau bahkan dugaan “saweran” kepada oknum tertentu.

Redaksi menegaskan, pemberitaan ini merupakan sorotan dan pertanyaan publik berdasarkan keterangan narasumber, bukan kesimpulan bahwa VG Pacific maupun Hotel Pacific melakukan tindak pidana. Setiap dugaan wajib dibuktikan melalui proses hukum oleh aparat yang berwenang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bareskrim Polri, pengelola VG Pacific, maupun manajemen Hotel Pacific secara proporsional sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.

(prmtillahii/Cyk)