Perkuat Kemitraan Dalam Upaya Pencegahan TPPO, DPP IPJI Gandeng Ronny F. Sompie Sebagai Pembina

Cyberkriminal.ID, JAKARTA — Dalam upaya memperkuat kemitraan strategis dalam mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui jalur lintas negara, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) menggelar pertemuan dengan Ronny F. Sompie, disalah satu Restauran sekitar Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (16/07/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPP IPJI, Kun Wardana Abyoto, Sekretaris Jenderal Andi Muhammad Nirwansyah, dan Bendahara Umum Christy Andrini Lemon.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi profesi jurnalis dengan tokoh nasional yang memiliki pengalaman panjang dibidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian permohonan kepada Ronny F. Sompie agar berkenan menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Jajaran pengurus menilai pengalaman dan kapasitas Ronny Sompie akan menjadi kekuatan strategis bagi organisasi dalam menjalankan fungsi edukasi publik, peningkatan kompetensi jurnalis, serta penguatan peran pers dalam isu-isu kebangsaan.

Menanggapi permohonan tersebut, Ronny F. Sompie menyatakan kesediaannya untuk bergabung sebagai Dewan Pembina DPP IPJI.

Kun Wardana menyambut baik kesediaan tersebut. Menurutnya, bergabungnya Ronny Sompie merupakan kehormatan sekaligus momentum penting bagi IPJI untuk memperluas kontribusi organisasi dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui jurnalisme yang profesional, independen, dan edukatif.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kesediaan Dr. Ronny F. Sompie menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Pengalaman beliau dalam bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi IPJI dalam meningkatkan kualitas sumber daya jurnalis serta memperkuat edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP IPJI, Andi Muhammad Nirwansyah kemudian mengatakan bahwa tantangan kejahatan transnasional semakin kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers.

Sementara itu, Bendahara Umum DPP IPJI Christy Andrini menegaskan adanya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan transnasional.

Dalam diskusi tersebut, para peserta juga membahas pentingnya membangun sinergi antara IPJI dengan kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat dalam memperluas literasi publik mengenai perlindungan PMI, pencegahan TPPO, dan pemberantasan narkotika.

Sebagai tindak lanjut, DPP IPJI bersama Ronny F. Sompie berencana menyelenggarakan program sosialisasi nasional diberbagai provinsi diseluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut akan melibatkan insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, serta masyarakat sebagai upaya membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya perdagangan orang dan kejahatan lintas negara.

Dalam diskusi tersebut, para peserta juga membahas pentingnya membangun sinergi antara IPJI dengan kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat dalam memperluas literasi publik mengenai perlindungan PMI, pencegahan TPPO, dan pemberantasan narkotika.

Sebagai tindak lanjut, DPP IPJI bersama Dr. Ronny F. Sompie berencana menyelenggarakan program sosialisasi nasional di berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut akan melibatkan insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, serta masyarakat sebagai upaya membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya perdagangan orang dan kejahatan lintas negara.

Dalam kesempatan itu, Ronny F. Sompie menegaskan bahwa pencegahan TPPO tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Pers memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi yang akurat, faktual, dan edukatif akan menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah menjadi korban sindikat perdagangan orang maupun jaringan narkotika internasional,” tegasnya.

Ronny F. Sompie yang merupakan seorang Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang penegakan hukum, komunikasi publik, dan keimigrasian.

Selama berdinas di Kepolisian Republik Indonesia, ia pernah dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain Kepala Biro Pengawasan Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri, yang bertugas mengawasi kualitas penyidikan di seluruh Indonesia, serta Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, yang menjadi ujung tombak komunikasi publik di Polri.

Ditingkat kewilayahan, Ronny Sompie juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Metro Jaya, dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali.

Pada tahun 2015, ia dipercaya Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hingga tahun 2020. Selama memimpin Ditjen Imigrasi, Ronny Sompie mendorong modernisasi pelayanan keimigrasian, penguatan pengawasan orang asing, peningkatan kerja sama internasional, serta penguatan sistem pencegahan TPPO dan penyelundupan manusia melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Melalui bergabungnya Ronny F. Sompie sebagai Dewan Pembina DPP IPJI, organisasi berharap dapat semakin memperkuat peran jurnalis sebagai agen perubahan, penyebar informasi yang kredibel, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan pekerja migran, pencegahan TPPO, pemberantasan narkotika, serta berbagai isu strategis nasional lainnya.

(Rls/Cyk)