Yuwanky Jadi DPO Terkait Kasus Peredaran Narkotika, Masa Depan KSO Pembangunan Pasar Rakyat Dipertanyakan

Cyberkriminal.ID, BATAM — Rencana pembangunan pasar rakyat melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam berpotensi menghadapi persoalan apabila pihak pelaksana proyek terseret persoalan hukum.

Nama Yuwanky disebut sebagai pihak pemenang tender pembangunan pasar rakyat dan akan bekerja sama dengan Pemko Batam, kini menjadi sorotan menyusul adanya informasi yang menyebut dirinya diduga berkaitan dengan perkara narkotika.

Informasi tersebut juga menyebut adanya dugaan keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika di ruang lingkup THM Planet Series. Namun, informasi mengenai keterlibatan tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.

Begitu pula dengan kabar yang menyebut Yuwanky masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Bareskrim Polri. Status tersebut tidak sepatutnya disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang beredar, melainkan perlu dipastikan melalui keterangan resmi dari institusi penegak hukum yang berwenang.

Jika nantinya status hukum tersebut benar dan berkaitan langsung dengan pihak yang menjadi pelaksana kerja sama pembangunan pasar rakyat, kondisi itu tentu dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keberlangsungan proyek.

Sebab, proyek yang melibatkan pemerintah daerah tidak hanya menyangkut aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, administrasi kerja sama, kredibilitas pihak pelaksana, serta keberlanjutan pelaksanaan kontrak.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah persoalan hukum yang tengah menjadi sorotan tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan kerja sama pembangunan pasar rakyat antara Yuwanky dan Pemko Batam?

Apabila proses hukum benar-benar berdampak terhadap kemampuan pihak pelaksana menjalankan kewajibannya, bukan tidak mungkin proyek tersebut menghadapi hambatan, penundaan, bahkan evaluasi terhadap kerja sama yang telah disepakati.

Karena itu, publik berkepentingan mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, terutama Pemko Batam mengenai status kerja sama, mekanisme pengawasan terhadap pihak pemenang tender, serta langkah yang akan ditempuh apabila kemudian terbukti terdapat persoalan hukum pada pihak pelaksana.

Di sisi lain, Yuwanky juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atas seluruh informasi yang mengaitkan namanya dengan perkara narkotika maupun kabar mengenai status DPO.

Hingga terdapat konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum dan keterangan dari pihak Yuwanky, seluruh informasi tersebut perlu ditempatkan sebagai dugaan dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

(prmtillahii/Cyk)